Soppeng, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mendorong percepatan pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026 dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Program yang menyasar 8.315,58 hektare lahan dengan anggaran sekitar Rp38 miliar ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan manfaat langsung kepada petani.
Penegasan tersebut disampaikan Suwardi saat memberikan arahan dalam Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).
Suwardi meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target. Menurutnya, kerja sama antarlembaga dan kelompok tani menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran program tersebut.
“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” ujar Suwardi.
Ia berharap koordinasi yang dibangun tidak hanya memperlancar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan program benar-benar berdampak terhadap peningkatan hasil pertanian masyarakat.
“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Libatkan 172 Kelompok Tani
Program OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng mencakup lahan seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan.
Pertemuan koordinasi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, hingga kelompok tani pelaksana.
Turut terlibat PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, serta Bank Mandiri Cabang Soppeng.
Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam agenda koordinasi percepatan tersebut. Keterlibatan kelompok tani menjadi bagian penting karena pelaksanaan program berkaitan langsung dengan pengelolaan lahan dan aktivitas produksi pertanian di lapangan.
Percepatan Harus Diikuti Pengawasan
Dengan cakupan lahan ribuan hektare dan anggaran puluhan miliar rupiah, pelaksanaan OPLAH membutuhkan pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan. Koordinasi yang baik perlu diikuti dengan pelaksanaan sesuai perencanaan agar target program dapat dicapai.
Selain mengejar percepatan, aspek ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan juga perlu menjadi perhatian. Hal ini penting agar program tidak hanya memenuhi target pelaksanaan, tetapi turut mendukung keberlanjutan usaha tani.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap OPLAH Non-Rawa 2026 mampu membantu petani mengoptimalkan lahan pertanian, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dengan melibatkan 172 kelompok tani, keberhasilan program ini diharapkan dapat tercermin dari peningkatan pemanfaatan lahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat pertanian di Kabupaten Soppeng.
(Red)
