Makassar, Kabartujuhsatu.news, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Kesehatan yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembatasan aktivitas di luar rumah.
Kabid Politik, Hukum, HAM dan Demokrasi BEM Nusantara Sulawesi Selatan, Risaldi Aditia, menilai pendekatan tersebut tidak boleh berhenti pada imbauan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi sumber pencemaran udara sekaligus melindungi warga yang terdampak.
“Kami membantah cara pandang tersebut. Rakyat tidak boleh hanya disuruh stay di rumah dan beradaptasi dengan asap. Kalau udara sudah tercemar, negara harus hadir menyelesaikan sumber persoalannya, bukan sekadar meminta masyarakat menyesuaikan diri,” tegas Risaldi.
Ia mempertanyakan sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam mencegah karhutla, memperketat pengawasan, menindak pelaku pembakaran, serta menjamin keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
“Siapa yang membakar? Siapa yang mengawasi? Apa tindakan konkretnya? Jangan sampai rakyat diminta menerima asap sebagai sesuatu yang normal, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan,” ujarnya.
Risaldi menegaskan, hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang sehat tidak boleh digantikan dengan sekadar imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah.
Menurutnya, imbauan perlindungan kesehatan memang diperlukan ketika kualitas udara memburuk. Namun, langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan penanganan karhutla secara serius, transparan, dan terukur.
“Jangan normalisasi asap karhutla dengan dalih adaptasi. Yang harus beradaptasi adalah kebijakan pemerintah terhadap kondisi darurat lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja, bukan sekadar meminta rakyat bertahan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kemampuan masyarakat bertahan di tengah kondisi lingkungan yang memburuk tidak dijadikan pembenaran bagi lambannya penanganan persoalan.
“Rakyat tidak butuh sekadar imbauan untuk diam di rumah. Rakyat butuh negara yang bekerja. Jangan jadikan kemampuan rakyat untuk bertahan sebagai alasan pemerintah berhenti menyelesaikan masalah,” tutup Risaldi Aditia.
BEM Nusantara Sulawesi Selatan menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Upaya pencegahan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan perlindungan kesehatan warga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak pencemaran udara.
(Red)
