Makassar,Sulsel, Mandeknya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sinjai selama delapan bulan memantik sorotan tajam Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Di tengah persoalan yang menyangkut kesejahteraan tenaga PPPK tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sinjai justru dikritik karena tidak menemui massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasi. Kamis (15/10/2026).
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan, Fajar, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai, kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan ketika masyarakat datang membawa persoalan serius yang berkaitan dengan hak ekonomi dan keberlangsungan hidup para pekerja.
Menurutnya, delapan bulan tanpa kepastian pembayaran gaji bukanlah persoalan yang bisa dianggap remeh. Para PPPK paruh waktu tetap menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Namun, ketika hak finansial mereka belum mendapatkan kejelasan, mereka justru dihadapkan pada ketidakpastian yang berkepanjangan.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menilai, sikap wakil rakyat dalam merespons aspirasi masyarakat menjadi salah satu ukuran penting keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Bagi Fajar, anggota DPRD yang terpilih melalui Dapil Sinjai semestinya menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya. Ketika tenaga PPPK menghadapi persoalan pembayaran gaji selama berbulan-bulan, wakil rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi penonton, tetapi ikut mendorong penyelesaian melalui jalur politik dan koordinasi kelembagaan.
Tidak ditemuinya massa aksi menjadi catatan tersendiri bagi organisasi mahasiswa tersebut. Mereka mempertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat mendapatkan ruang di hadapan para wakil rakyat, terutama ketika persoalan yang disampaikan menyangkut kebutuhan dasar dan kesejahteraan keluarga.
Meski demikian, Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada kritik terhadap ketidakhadiran anggota dewan. Hal yang jauh lebih mendesak adalah adanya langkah nyata untuk menjawab persoalan gaji PPPK paruh waktu yang hingga kini disorot.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan mendesak anggota DPRD Sulsel dari Dapil Sinjai agar memberikan penjelasan terbuka terkait ketidakhadiran mereka saat massa aksi berupaya menyampaikan aspirasi.
Mereka juga meminta DPRD Sulsel berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai serta instansi terkait untuk mengungkap penyebab keterlambatan pembayaran, memastikan kejelasan mekanisme dan sumber pembiayaan, serta mendorong adanya jadwal pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, transparansi menjadi hal penting agar para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan harus memberikan penjelasan yang terang, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa informasi yang memadai.
Fajar menegaskan bahwa perjuangan menyuarakan persoalan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib tenaga PPPK paruh waktu yang membutuhkan kepastian atas hak finansial mereka.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada kejelasan dan langkah penyelesaian yang konkret.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar respons, melainkan tindakan nyata. Delapan bulan mandeknya gaji PPPK paruh waktu menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah daerah, instansi terkait, dan para wakil rakyat. Masyarakat menunggu bukti keberpihakan melalui langkah penyelesaian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim)
