Soppeng, Bupati Soppeng Suwardi Haseng membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan program optimasi lahan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.
Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pendukung pascapanen.
Ia menjelaskan bahwa review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.
Menurutnya, ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
Program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 direncanakan mencakup luas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan.
Hasil review SID juga menitikberatkan pada kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng di sektor pertanian, yakni program “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.
Dalam laporan SID disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam mendukung percepatan realisasi program listrik masuk sawah di Kabupaten Soppeng.
Data hasil SID mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah tersurvei. Luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare, sedangkan hasil delineasi lapangan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare.
Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun, yakni pada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei. Sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.
Selain itu, hasil review menemukan adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.
Dalam review tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman masih IP 100.
Rekomendasi lainnya mencakup verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda, koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur, percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.
“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkap Suwardi Haseng.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.
Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional.
(Idul Saputra)
