Makassar (MNC) - Sitti Aisyah, istri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Dg Polo, dipecat dari pekerjaannya sebagai honorer di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar.
Pemecatan yang terjadi pada tahun 2022 tersebut diduga terkait Laskar pelangi,akibat dampak pemberitaan yang menyoroti kinerja Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Sitti Aisyah telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama puluhan tahun. Namun, pada masa kepemimpinan Danny Pomanto, ia diberhentikan dari posisinya.
Pemecatan ini kembali menjadi sorotan publik karena Danny Pomanto maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2024-2029.
Banyak pihak mempertanyakan komitmen Danny Pomanto terhadap tenaga honorer, mengingat ia telah memecat ratusan honorer di Kota Makassar dengan alasan tidak lulus seleksi Laskar Pelangi.
Laskar Pelangi merupakan program yang diluncurkan oleh Danny Pomanto, namun banyak yang menduga program ini sengaja dibuat untuk menyingkirkan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ratusan honorer, termasuk Sitti Aisyah, menjadi korban dari kebijakan tersebut.
Akbar Hasan Dg Polo, berharap agar pemerintah kota Makassar yang saat ini menjabat Pjs Walikota Makassar dapat memulihkan status istrinya sebagai tenaga honorer.
"Tuntutan saya sederhana, kembalikan istriku ke posisinya semula. Jasanya yang telah puluhan tahun mengabdi sebagai honorer tidak boleh diabaikan begitu saja apa lagi dia lolos data BKN Pusat ," ungkap Akbar kepada wartawan pada Rabu (25/9/2024).
Akbar juga menegaskan bahwa pekerjaannya sebagai wartawan tidak boleh dijadikan alasan untuk memecat istrinya.
Ia menegaskan bahwa kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang, dan tidak seharusnya ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
Dengan kembalinya Danny Pomanto ke panggung politik sebagai calon gubernur, kasus pemecatan tenaga honorer di Kota Makassar kembali mencuat.
Banyak yang menanti bagaimana isu ini akan mempengaruhi citra dan peluangnya dalam kontestasi politik mendatang. (***)