Soppeng, Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), Mahmud Cambang, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Jembatan Salokaraja di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (13/11/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan independen untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur strategis itu berjalan sesuai dengan ketentuan, jadwal, serta standar kualitas yang telah ditetapkan.
Mahmud menjelaskan, pembangunan Jembatan Salokaraja memiliki arti penting bagi masyarakat setempat. Jembatan ini merupakan akses vital yang menghubungkan berbagai wilayah di Kabupaten Soppeng, sekaligus menjadi jalur utama aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan dan tidak mengalami kendala berarti.
"Masyarakat sangat menantikan rampungnya jembatan ini karena berperan penting dalam kelancaran transportasi antarwilayah,” ujar Mahmud saat ditemui di salah satu warkop di Watansoppeng.
Sebelumnya, proyek ini sempat diduga mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaiannya. Namun, menurut Mahmud, pihak pelaksana proyek telah melakukan addendum waktu kerja hingga Desember 2025 sebagai langkah penyesuaian agar pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal tanpa mengorbankan mutu konstruksi.
“Kami memahami ada faktor teknis di lapangan yang menyebabkan perlunya perpanjangan waktu kerja. Tetapi kami tetap menekankan agar kualitas hasil pembangunan dijaga dan tidak ada lagi kemunduran waktu penyelesaian,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, awak media Rilisinfonews.id, Andi Irfan, yang turut mendampingi Mahmud, mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan, rencana pengecoran jembatan akan dilakukan pada pekan ini. Pihak pengawas juga berencana menyurati dinas terkait untuk penutupan sementara akses jalan, demi memastikan pekerjaan berjalan aman dan maksimal.
Selain menyoroti aspek teknis, tim LHI juga melakukan pemantauan terhadap transparansi anggaran serta penggunaan material konstruksi di lokasi proyek. Hal ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk mendorong tata kelola proyek publik yang akuntabel.
Mahmud menegaskan bahwa pengawasan masyarakat dan lembaga sipil sangat diperlukan agar setiap proyek pemerintah berjalan terbuka, profesional, dan tepat sasaran.
“Kami mendorong semua pihak, mulai dari kontraktor, pengawas, hingga instansi terkait, untuk bekerja secara transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Pembangunan seperti ini harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga,” tandasnya.
Ia berharap proyek pembangunan Jembatan Salokaraja dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera difungsikan untuk mendukung aktivitas warga dan memperlancar konektivitas antarwilayah di Kabupaten Soppeng.
“Kami akan terus melakukan pemantauan hingga proyek ini rampung sepenuhnya. Jika nanti ditemukan adanya penyimpangan, tentu akan kami laporkan kepada pihak berwenang,” tutup Mahmud.
(Red)
.jpg)
.jpg)
