Soppeng, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Soppeng tidak hanya mencermati angka dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mempertajam setiap program dan kegiatan yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pesan tersebut disampaikan Suwardi saat Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Soppeng dengan agenda penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Suwardi mengatakan setiap program yang masuk dalam anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Program tidak boleh diusulkan hanya karena mengikuti pola penganggaran tahun sebelumnya.
“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk tidak lagi mengusulkan program dan kegiatan hanya berdasarkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya,” kata Suwardi.
Menurutnya, setiap usulan perlu diuji berdasarkan urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan serta kemampuan pembiayaan daerah.
Ia pun meminta DPRD melalui Banggar memberikan ruang terhadap saran, koreksi dan kritik selama pembahasan berlangsung.
“Kami sangat mengharapkan sumbangsi saran, koreksi dan kritik yang konstruktif dari segenap anggota dewan yang terhormat selama proses pembahasan bersama Banggar dan TAPD,” ujarnya.
Suwardi juga mengingatkan waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, pembahasan Perubahan APBD harus dilakukan secara efektif dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar prioritas.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,023 triliun, naik Rp89,906 miliar dibandingkan APBD pokok.
Sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp1,089 triliun.
Belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban layanan dasar publik yang belum tuntas, memperbaiki infrastruktur dan menangani dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.
Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas DPRD Soppeng bersama TAPD melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Intinya, Suwardi ingin Banggar tidak sekadar menghitung angka, tetapi memastikan setiap rupiah dalam perubahan APBD memiliki alasan, manfaat dan sasaran yang jelas.
(Idul Saputra)
