Soppeng, Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi kembali menjadi keluhan masyarakat di sejumlah SPBU Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Kendaraan bahkan disebut mengular hingga ke luar area SPBU dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang. Ia meminta persoalan antrean tidak hanya dilihat dari aspek ketersediaan BBM, tetapi juga dari efektivitas sistem pelayanan yang diterapkan di lapangan.
Menurut Mahmud, antrean panjang yang berlangsung berulang perlu segera dievaluasi agar masyarakat tidak terus-menerus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
“Pemerintah perlu segera mengambil langkah dan mencari solusi agar antrean dapat teratasi. Kami berharap persoalan ini bisa ditangani dengan baik sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu di SPBU,” kata Mahmud, Sabtu (12/9/2026).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian LSM SIDIK adalah pola pelayanan pada nozzle pengisian BBM.
Mahmud mengusulkan agar pengelola SPBU mempertimbangkan penambahan operator, khususnya pada jam-jam dengan volume kendaraan tinggi.
Ia menilai satu operator yang menangani lebih dari satu nozzle berpotensi membuat proses pelayanan berjalan lebih lambat ketika antrean sedang padat.
“Kalau memungkinkan, satu nozzle satu operator. Dengan begitu, proses pengisian bisa lebih cepat, terutama saat antrean kendaraan sedang padat,” ujarnya.
Menurutnya, penyesuaian jumlah petugas dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat perputaran kendaraan di dalam area SPBU sekaligus mencegah antrean meluber ke badan jalan.
Tak hanya operator, Mahmud juga meminta mekanisme pemeriksaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi dievaluasi.
Ia menilai proses verifikasi pada setiap kendaraan membutuhkan waktu. Ketika jumlah kendaraan yang mengantre meningkat, durasi pelayanan tersebut menurutnya perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh.
Mahmud mengusulkan agar pemerintah dan pihak terkait mengkaji kemungkinan mekanisme alternatif yang tetap mampu menjaga pengawasan serta memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Untuk sementara, kalau memungkinkan penggunaan barcode dievaluasi terlebih dahulu. Sebagai alternatif, pembelian BBM bersubsidi tetap bisa dibatasi berdasarkan volume pengisian,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan pembatasan volume pembelian, misalnya untuk kendaraan roda empat pengguna Pertalite hingga 30 liter. Sementara untuk BBM bersubsidi jenis solar, pengaturan volume menurutnya tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Namun, Mahmud menekankan bahwa usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan pengawasan terhadap BBM bersubsidi.
Sebaliknya, ia mendorong agar sistem pengawasan tetap berjalan tetapi tidak sampai membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terlalu lambat.
Mahmud menilai persoalan antrean BBM perlu ditangani secara bersama-sama oleh pemerintah, pengelola SPBU, dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan memastikan stok BBM tersedia. Sistem pelayanan, jumlah petugas, mekanisme verifikasi hingga pengaturan antrean kendaraan juga perlu dievaluasi.
“Yang kami harapkan adalah solusi yang bisa mempercepat pelayanan, mengurangi antrean, tetapi tetap memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran,” katanya.
Ia mengingatkan, antrean yang mengular hingga ke badan jalan bukan hanya menyangkut kenyamanan konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Karena itu, LSM SIDIK mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan BBM bersubsidi di Soppeng.
Mahmud berharap solusi yang diambil nantinya tidak sekadar memindahkan titik kemacetan, tetapi benar-benar mampu mempercepat pelayanan, memperpendek antrean, dan tetap menjaga prinsip penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
(Red)
