Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan langkah strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan Survey Investigasi Desain (SID) untuk kegiatan optimalisasi lahan non rawa yang digelar di ruang pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (25/3/2026).
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tim akademisi dari LPPM Universitas Hasanuddin, serta perwakilan PT PLN (Persero) Cabang Soppeng. Hadir pula para penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari delapan kecamatan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lapangan.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi lintas sektor dalam menyusun perencanaan teknis optimalisasi lahan non rawa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya dengan Kementerian Pertanian. Ia menyebutkan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan program listrik masuk sawah sebagai solusi atas persoalan ketersediaan air yang kerap menjadi kendala saat musim tanam.
“Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjawab tantangan pertanian, khususnya kekurangan air. Program listrik masuk sawah diharapkan mampu mendukung sistem irigasi berbasis pompa sehingga produktivitas petani bisa meningkat,” ujar Suwardi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah merencanakan dukungan anggaran sekitar Rp67 miliar pada tahun 2026 melalui program Optimasi Lahan (OPLAH). Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi program di lapangan.
Sementara itu, Ketua Tim Penyusun SID dari LPPM Universitas Hasanuddin, Andang Suryana Soma, Ph.D., menjelaskan bahwa penyusunan SID akan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi lahan serta kebutuhan riil petani.
Menurutnya, penentuan lokasi dan kelompok penerima manfaat akan mengacu pada data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang telah dikumpulkan oleh para penyuluh pertanian.
“Dengan pendekatan berbasis data ini, intervensi program diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian,” jelasnya.
Di sisi lain, pihak PLN Cabang Soppeng turut memaparkan kesiapan infrastruktur kelistrikan dalam mendukung program tersebut. PLN menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan jaringan listrik yang dibutuhkan, khususnya untuk mendukung operasional pompa air di lahan pertanian.
Dukungan energi listrik dinilai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan optimalisasi lahan non rawa, terutama dalam mengatasi keterbatasan sumber air secara konvensional.
Melalui FGD ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama sebelum pelaksanaan SID di lapangan dimulai. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, program ini diharapkan mampu berjalan efektif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng.
(Idul Saputra)


