Soppeng, Pengadaan peralatan olahraga biliar senilai Rp150 juta oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispapora) Kabupaten Soppeng untuk Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) tahun anggaran 2025 menuai sorotan tajam dari publik.
Sorotan tersebut datang dari Lembaga Advokasi dan Kajian Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM Indonesia/LHI).
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, mempertanyakan kebijakan Dispapora yang dinilai tidak adil dalam pengelolaan anggaran olahraga, khususnya menjelang pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) 2025.
Mahmud menilai, pengalokasian anggaran sebesar Rp150 juta hanya kepada satu cabang olahraga berpotensi menimbulkan kecemburuan serta kecurigaan publik. Pasalnya, sejumlah cabang olahraga lain yang juga mengirimkan atlet ke ajang Pra Porprov 2025 disebut belum menerima dukungan anggaran serupa.
“Pemerintah mengucurkan anggaran untuk atlet POBSI, sementara cabang olahraga lain tidak mendapatkan apa pun. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat,” ujar Mahmud, sabtu (20/12/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh atlet yang bertanding di Pra Porprov membawa nama baik Kabupaten Soppeng tanpa terkecuali. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya bersikap adil dan proporsional dalam memberikan dukungan anggaran.
“Atlet dari cabang olahraga lain juga berjuang membawa nama daerah. Jika hanya satu cabang yang diistimewakan, wajar jika publik mempertanyakan ada apa di balik kebijakan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahmud menyatakan LAK-HAM Indonesia akan menelusuri alasan belum dicairkannya anggaran bagi cabang olahraga lainnya.
Ia menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal persoalan ini agar tidak ada kepentingan tertentu yang tersembunyi di balik kebijakan penganggaran tersebut.
“Jangan sampai ada kepentingan tersembunyi yang bermain. Kami akan mengusut dan mengawal persoalan ini hingga jelas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispapora Kabupaten Soppeng, Herianto, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengadaan peralatan biliar untuk POBSI dilaksanakan melalui rekanan CV Zenith Karya Inovasi dengan nilai anggaran Rp150 juta.
Ia menegaskan bahwa pengalokasian anggaran untuk setiap cabang olahraga dilakukan secara bertahap, berdasarkan proposal, rencana anggaran, serta potensi prestasi atlet.
“Penganggaran di Dispapora tidak bersifat gelondongan seperti dana KONI. Tidak bisa diberikan secara tiba-tiba, semuanya melalui proses dan tahapan,” jelas Herianto.
Menurutnya, beberapa cabang olahraga lain juga telah mendapatkan alokasi anggaran, seperti PBSI, Karate, POBSI, dan cabang olahraga lainnya.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.
“Kami berharap hal ini bisa dipahami dengan baik,” tandasnya.
(Red)
.jpg)
