Soppeng, Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Soppeng bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat sistem transaksi digital di tengah masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Selasa (12/5/2026).
Menariknya, agenda kali ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi daerah, tetapi juga menggabungkan tiga forum strategis sekaligus dalam satu pertemuan besar, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Penggabungan tiga forum tersebut dinilai sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Bupati Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap menjelang Idul Adha biasanya terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas penting seperti daging sapi, ayam, cabai, bawang, hingga berbagai kebutuhan dapur lainnya.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran TPID agar lebih aktif melakukan pemantauan harga di pasar, memperkuat distribusi pangan, dan mengambil langkah antisipatif apabila terjadi potensi kelangkaan barang.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat tetap aman,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain membahas stabilitas harga pangan, rapat tersebut juga menyoroti percepatan digitalisasi transaksi keuangan di Kabupaten Soppeng.
Wakil Bupati Selle KS Dalle yang memimpin jalannya rapat menilai transformasi digital merupakan kebutuhan penting di era modern, termasuk dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu sistem pembayaran yang terus didorong penggunaannya adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.
Melalui QRIS, masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan memindai satu kode QR menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital maupun mobile banking.
Sistem pembayaran digital tersebut dinilai lebih praktis, aman, dan efisien karena mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.
“Digitalisasi transaksi harus terus diperluas agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan secara aman dan cepat,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga meyakini bahwa percepatan digitalisasi keuangan mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kapolres, Dandim 1423, Kajari, Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Soppeng, Bank Sulselbar Cabang Soppeng, hingga BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya lebih optimal.
Melalui rapat strategis ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha tetap terjaga, sementara masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari.
Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, langkah kolaboratif seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Red)
.jpg)
