Upah Pekerja Tak Dibayar, Mahmud Cambang Ultimatum Waskita: 28 November Batas Terakhir!

Notification

×

Tag Terpopuler

Upah Pekerja Tak Dibayar, Mahmud Cambang Ultimatum Waskita: 28 November Batas Terakhir!

Selasa, 17 November 2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T05:23:36Z


Soppeng, Persoalan pembayaran upah pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng kian memanas. PT Waskita kini mendapat sorotan setelah sejumlah pekerja dilaporkan belum menerima hak mereka, meski telah mengerahkan tenaga dalam pengerjaan proyek tersebut.


Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, kembali mendatangi pihak Waskita, Rabu (18/11/2026). Kedatangannya bukan sekadar meminta klarifikasi, melainkan menagih tanggung jawab dan kepastian pembayaran upah para pekerja.


Mahmud mengaku menerima banyak pengaduan dari masyarakat yang bekerja dalam proyek berlokasi di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata tersebut. Ironisnya, persoalan ini bukan kali pertama disuarakan.


Pada awal Oktober 2026, Mahmud telah menemui Koordinator Wilayah Waskita, Poernomo. Dalam pertemuan itu, Poernomo disebut menjanjikan penyelesaian seluruh pekerjaan pembangunan. Namun, persoalan pembayaran upah pekerja justru masih menjadi keluhan.


Sejumlah kontraktor lokal yang dikonfirmasi menyebut pembayaran kepada pekerja terkendala karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.


Bersama sejumlah wartawan dan elemen LSM, Mahmud kembali mendatangi kantor Waskita untuk meminta pertanggungjawaban atas persoalan tersebut.


Awalnya, rombongan diterima staf yang akrab disapa Tomo. Ia mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan karena hanya bertugas sebagai staf. Bagian keuangan dan pimpinan wilayah disebut belum berada di tempat.


Tak lama kemudian, Poernomo tiba dan memberikan keterangan.


Ketika disinggung mengenai keterlambatan pembangunan, Poernomo justru mengarahkan rombongan untuk mengonfirmasi persoalan tersebut kepada PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Aswar Anas selaku PPK.


"Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan dikonfirmasi ke pihak PUPR," ujarnya.


Terkait pengaduan upah pekerja yang belum dibayarkan, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia bahkan meminta kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita menunjukkan legalitas perusahaannya.


Dalam pertemuan tersebut, Poernomo dan Tomo mengakui adanya pembicaraan dengan salah satu kontraktor lokal. Pembayaran disebut dijadwalkan pada 28 November 2026.


Pernyataan itu langsung menjadi perhatian Mahmud. Ia menegaskan tanggal tersebut harus menjadi batas kepastian bagi penyelesaian hak pekerja, bukan kembali menjadi janji tanpa realisasi.


Mahmud bahkan melontarkan ultimatum. Jika sampai 28 November 2026 pembayaran belum juga dilakukan, pihaknya siap mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar untuk menuntut hak para pekerja.


"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Jangan sampai mereka sudah bekerja dan mengeluarkan tenaga, tetapi haknya tidak dibayarkan," tegasnya.


PWI: Proyek Uang Negara Jangan Tertutup dari Pengawasan Publik


Sorotan terhadap Waskita tidak hanya menyangkut pembayaran upah. Ketua PWI Kabupaten Soppeng, A. Jumawi, juga mempertanyakan keterbukaan informasi perusahaan terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.


Menurutnya, proyek yang menggunakan uang negara tidak boleh berjalan tanpa transparansi. Masyarakat dan media memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, termasuk kendala yang menyebabkan pembangunan belum tuntas.


Jumawi juga menyayangkan komunikasi pihak Waskita dengan wartawan yang dinilai tidak berjalan baik. Sejumlah upaya konfirmasi disebut tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, muncul dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.


"Ini pembangunan menggunakan uang rakyat. Maka rakyat juga berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Kami meminta Waskita terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Jumawi.


Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pelaksanaan proyek yang dibiayai negara.


Jumawi berharap pembangunan segera dituntaskan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, demi menunjang kenyamanan dan keamanan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.


Kini, publik menunggu pembuktian komitmen Waskita. Tanggal 28 November 2026 menjadi tenggat yang disebut dalam pertemuan tersebut. Pertanyaannya, apakah hak pekerja benar-benar akan dibayarkan atau kembali berhenti sebatas janji?


Dalam kunjungan itu turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.


(Red)