Soppeng, Ada yang janggal dalam proses konsolidasi Partai Golkar Sulawesi Selatan. Di saat sejumlah daerah mulai mendapatkan kepastian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Kabupaten Soppeng justru masih harus menunggu tanpa kejelasan.
Padahal, Soppeng termasuk daerah yang telah memperoleh diskresi. Namun, hingga rapat pleno DPD I Golkar Sulsel di Makassar, Sabtu (14/11/2026), kepastian jadwal Musda untuk daerah ini belum juga diumumkan.
Sebaliknya, sejumlah daerah lain justru telah mendapatkan tanggal pelaksanaan.
Gowa dijadwalkan pada 16 November, Jeneponto 19 November, Luwu Timur dan Luwu Utara pada 24 November, serta Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang pada 25 November 2026.
Fakta ini membuat posisi Soppeng menjadi sorotan. Mengapa daerah lain yang sama-sama memperoleh diskresi sudah mendapatkan jadwal, sementara Soppeng belum?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam sebuah organisasi politik sebesar Golkar, kepastian agenda konsolidasi semestinya menjadi bagian dari komitmen membangun soliditas, bukan justru menyisakan ruang ketidakpastian.
Terlebih, diskresi yang diberikan DPP tentu memiliki konsekuensi organisatoris. Namun, ketika diskresi sudah turun tetapi jadwal Musda belum ditetapkan, publik dan kader tentu berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Apakah ada pertimbangan khusus terhadap kondisi politik Golkar di Soppeng? Apakah masih terjadi tarik-menarik kepentingan di tingkat internal? Ataukah ada evaluasi tertentu yang membuat pelaksanaan Musda belum bisa diagendakan?
Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah posisi politik Soppeng saat ini. Daerah ini memiliki kader Golkar yang sedang menduduki jabatan Bupati. Fakta tersebut merupakan modal politik sekaligus realitas organisasi yang semestinya diperhitungkan secara proporsional.
Jangan sampai dinamika internal justru membuat organisasi gagal membaca kekuatan politiknya sendiri.
Apalagi, penegasan bahwa diskresi bukan tiket otomatis untuk menduduki kursi ketua DPD II seharusnya menjadi dasar bahwa seluruh proses harus berlangsung secara terbuka, objektif, dan memberikan ruang bagi mekanisme organisasi.
Karena itu, DPD I Golkar Sulsel perlu memberikan penjelasan agar ketidakpastian ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin liar.
Soppeng tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Yang dibutuhkan adalah kepastian dan perlakuan organisasi yang transparan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa diskresi hanya menjadi keputusan administratif, sementara pelaksanaan Musda masih bergantung pada pertimbangan politik yang tidak dijelaskan kepada kader di daerah.
Pada akhirnya, kekuatan Golkar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kendali organisasi, tetapi juga oleh bagaimana keputusan dibuat dan seberapa adil proses tersebut dijalankan.
Diskresi sudah diberikan. Daerah lain sudah bergerak. Lalu, apa yang membuat Musda Golkar Soppeng masih tertahan?
Pertanyaan ini kini menunggu jawaban dari Makassar. (*)
