Makassar, Pergantian kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Makassar justru membuka persoalan serius yang mencoreng wajah organisasi berlambang pohon beringin tersebut. Pengurus baru dikabarkan harus berhadapan dengan sejumlah tunggakan pembayaran yang diduga merupakan warisan kepengurusan sebelumnya.
Ironisnya, persoalan yang muncul bukan perkara kecil. Mulai dari tunggakan layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang disebut mencapai sekitar Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Makassar yang dikabarkan belum dibayarkan selama tiga tahun.
Informasi tersebut terungkap setelah sejumlah pengurus baru dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026). Mereka membenarkan adanya sejumlah kewajiban pembayaran yang hingga kini disebut belum diselesaikan oleh kepengurusan lama.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi selama ini berjalan hingga meninggalkan tunggakan yang harus dihadapi pengurus berikutnya?
Sejumlah pengurus baru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku keberatan jika harus menanggung kewajiban yang timbul pada masa kepengurusan sebelumnya.
"Ini persoalan yang terjadi pada masa kepengurusan lama. Mengapa pengurus baru harus ikut menanggung beban utang yang bukan menjadi tanggung jawab mereka? Pihak yang bertanggung jawab pada masa itu seharusnya memberikan penjelasan dan menyelesaikannya," ungkap salah seorang pengurus.
Sorotan semakin menguat karena organisasi tersebut disebut memperoleh dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.
Jika benar terdapat dukungan anggaran tersebut, lantas bagaimana mekanisme pengelolaannya? Mengapa sejumlah kewajiban operasional justru dikabarkan menunggak hingga bertahun-tahun?
Pertanyaan ini tentu tidak boleh dijawab dengan saling melempar tanggung jawab. Transparansi dan pertanggungjawaban keuangan merupakan kewajiban mendasar dalam sebuah organisasi politik.
Pengurus baru juga tidak semestinya dipaksa menerima begitu saja beban administrasi tanpa kejelasan asal-usul transaksi, bukti penggunaan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas munculnya tunggakan tersebut.
PENGURUS LAMA JANGAN LEPAS TANGAN
Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius internal Partai Golkar. Pengurus lama harus diberikan ruang sekaligus diminta menjelaskan secara terbuka mengenai asal-usul tunggakan, penggunaan anggaran, serta alasan kewajiban pembayaran tersebut belum diselesaikan.
Jangan sampai pergantian kepengurusan hanya menjadi seremoni pergantian jabatan, sementara persoalan keuangan dan administrasi justru diwariskan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Pengurus baru perlu segera melakukan audit internal atau pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan organisasi. Seluruh tagihan, bukti transaksi, kewajiban pajak, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dicocokkan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Golkar sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia semestinya memberikan contoh tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Sangat memalukan apabila kantor partai yang seharusnya menjadi pusat aktivitas politik justru meninggalkan persoalan tagihan dan kewajiban administrasi yang belum jelas penyelesaiannya.
Kini publik menunggu penjelasan pengurus lama. Jangan biarkan pengurus baru menjadi pihak yang harus membersihkan persoalan yang bukan mereka ciptakan.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari pihak kepengurusan lama masih diperlukan agar persoalan tersebut dapat diberitakan secara berimbang.
Sumber : GEMANEWS.ID- Media Mengungkap Fakta Kebenaran.
