Makassar, Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang semestinya menjadi momentum refleksi dan konsolidasi moral bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), justru diwarnai dengan sorotan tajam dari masyarakat sipil.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan dana investasi. Selasa (1/7/2025).
Desakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel yang menuntut agar IPTU Roswanda, S.H., M.H., segera ditangkap dan diadili atas dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai ratusan juta rupiah.
Kasus ini mencuat setelah dua warga berinisial AL dan S melaporkan IPTU Roswanda yang kala itu menjabat sebagai Plt. Kanit Reskrim Polsek Somba Opu.
Ia diduga menawarkan skema investasi proyek tambang batu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan janji keuntungan menggiurkan. Namun, setelah para korban mentransfer dana ke rekening pribadi milik IPTU Roswanda, tidak ada realisasi investasi maupun pengembalian dana seperti yang dijanjikan.
Para korban telah mengirimkan somasi dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Makassar serta Divisi Propam Polda Sulsel. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan proses hukum yang dijalankan.
Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas dalam institusi penegak hukum:
“Kami mendukung penuh penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jika terbukti bersalah, IPTU Roswanda harus diadili secara transparan dan diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Tak boleh ada tempat bagi oknum yang mencoreng nama baik kepolisian.”
Ia menambahkan bahwa peringatan Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum pembenahan internal, bukan sekadar seremoni:
“Jangan biarkan seragam digunakan untuk menutupi kejahatan. Hukum harus menjadi panglima, bahkan ketika yang disentuh adalah aparat penegak hukum itu sendiri.”
Desakan dari Badko HMI Sulsel ini diharapkan menjadi alarm bagi institusi Polri agar lebih serius dalam menjalankan reformasi internal dan memperkuat kepercayaan publik yang kian tergerus akibat ulah segelintir oknum.
(DN)
