Jakarta, Gas LPG 3 kilogram atau yang akrab disebut gas melon kembali menjadi sorotan. Persoalan yang selama ini identik dengan kebutuhan energi rumah tangga kini berkembang menjadi isu ekonomi, sosial, bahkan politik. Sabtu (5/9/2026).
Kelangkaan di sejumlah daerah, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, hingga besarnya anggaran subsidi membuat kebijakan LPG 3 kg terus menjadi perdebatan. Di tengah tekanan fiskal dan agenda transisi energi, pemerintah menghadapi dilema: mempertahankan subsidi, memperbaiki sasaran penerima, atau secara bertahap mengubah skema subsidi.
Dari Minyak Tanah ke Gas Melon
Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu kebijakan energi besar pemerintah yang dimulai pada 2007 melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2007.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi penggunaan dan subsidi minyak tanah sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor minyak tanah. Rumah tangga sasaran kemudian mendapatkan paket perdana berupa kompor LPG, tabung, regulator, dan perlengkapannya.
LPG 3 kg kemudian menjadi bagian penting dari kehidupan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Tabung berwarna hijau membuatnya populer dengan sebutan gas melon.
Kebijakan itu juga tidak terlepas dari persoalan energi rumah tangga saat itu, termasuk semakin sulitnya akses terhadap kayu bakar di sejumlah wilayah.
Namun, hampir dua dekade setelah program dimulai, persoalan baru muncul. Ketergantungan terhadap LPG bersubsidi justru semakin besar dan distribusinya masih menghadapi berbagai persoalan.
Subsidi Besar, Sasaran Masih Dipersoalkan
Salah satu masalah utama adalah ketepatan sasaran subsidi.
LPG 3 kg pada prinsipnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama rumah tangga miskin dan usaha mikro serta kelompok sasaran lain sesuai ketentuan pemerintah.
Persoalannya, dalam praktik di lapangan, penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tidak masuk kelompok sasaran masih menjadi sorotan.
Kondisi tersebut membuat beban subsidi semakin besar sekaligus mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Karena itu, pembenahan data penerima menjadi salah satu kunci apabila pemerintah ingin mengubah sistem distribusi LPG 3 kg.
Harga Pangkalan dan Pengecer Bisa Jauh Berbeda
Masalah berikutnya adalah distribusi.
Harga LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Harga Eceran Tertinggi atau HET tidak selalu sama dengan harga yang dibayar konsumen di tingkat pengecer.
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menemukan LPG 3 kg dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi pangkalan.
Rantai distribusi, jarak geografis, biaya angkut, keterbatasan pangkalan resmi, hingga dugaan praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan menjadi sejumlah faktor yang perlu diawasi.
Jika tidak dibenahi, subsidi yang seharusnya menekan beban masyarakat justru berpotensi berubah menjadi keuntungan pada mata rantai distribusi tertentu.
Gas Melon Masuk Arena Politik
Persoalan LPG 3 kg juga semakin sensitif ketika bersinggungan dengan politik.
Gas melon merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat kecil. Karena itu, kelangkaan atau kenaikan harga LPG dengan mudah menjadi isu publik dan politik.
Bantuan LPG gratis, janji memperbaiki distribusi, hingga kritik terhadap kebijakan subsidi dapat menjadi materi kampanye maupun pencitraan politik.
Di sinilah negara dituntut berhati-hati. Bantuan energi bagi masyarakat memang dibutuhkan, tetapi kebijakan tersebut harus memiliki dasar program yang jelas dan tidak semata-mata menjadi instrumen politik jangka pendek.
Tiga Pilihan Besar Pemerintah
Perdebatan mengenai masa depan LPG 3 kg pada akhirnya mengarah pada tiga pilihan besar.
Pertama, memperketat distribusi berbasis identitas dan data penerima.
Pembelian LPG 3 kg dapat diarahkan hanya kepada masyarakat yang terdata sebagai kelompok sasaran. Sistem berbasis NIK dan data kesejahteraan diharapkan dapat mengurangi kebocoran subsidi.
Kedua, mengubah subsidi barang menjadi subsidi langsung.
Dalam skema ini, harga LPG dapat bergerak menuju harga keekonomian, sementara masyarakat yang berhak memperoleh kompensasi atau bantuan secara langsung.
Model tersebut dinilai lebih tepat sasaran, tetapi memiliki risiko apabila kenaikan harga tidak diimbangi bantuan yang memadai.
Ketiga, mempercepat transisi energi rumah tangga.
Pemerintah dapat mendorong penggunaan energi alternatif seperti kompor induksi, biogas, maupun sumber energi lain yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Namun, transisi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kondisi ekonomi masyarakat, kesiapan infrastruktur, kemampuan jaringan listrik, hingga karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan.
Jangan Sampai Rakyat Menjadi Korban Transisi
Persoalan LPG 3 kg bukan hanya soal harga dan subsidi. Di dalamnya terdapat persoalan keadilan sosial.
Masyarakat miskin membutuhkan energi yang terjangkau. Pedagang kecil membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan usaha. Nelayan dan petani di wilayah tertentu juga membutuhkan akses energi yang mudah.
Karena itu, perubahan kebijakan tidak boleh dilakukan secara mendadak.
Penghapusan atau pengurangan subsidi tanpa sistem perlindungan yang kuat berpotensi menambah beban masyarakat. Sebaliknya, mempertahankan subsidi tanpa pembenahan data dan distribusi juga akan terus membebani keuangan negara.
Audit dan Pengawasan Harus Diperkuat
Solusi paling mendesak adalah memperbaiki tata kelola.
Data penerima harus diperbarui secara berkala. Distribusi perlu diawasi dari tingkat agen hingga pangkalan. Pelanggaran terhadap ketentuan harga maupun peruntukan LPG harus diberikan sanksi.
Masyarakat juga membutuhkan akses informasi yang mudah mengenai stok, lokasi pangkalan resmi, serta harga LPG 3 kg.
Dengan transparansi tersebut, ruang bagi penimbunan, permainan harga, dan distribusi yang tidak tepat sasaran dapat dipersempit.
Gas Melon dan Dilema Negara
Pada akhirnya, politik LPG 3 kg merupakan gambaran dari dilema besar kebijakan energi Indonesia.
Negara harus menjaga anggaran, tetapi pada saat yang sama tidak boleh meninggalkan masyarakat kecil. Pemerintah juga harus mendorong transisi energi tanpa membuat kelompok rentan kehilangan akses terhadap energi murah.
Karena itu, jalan keluarnya bukan sekadar mencabut subsidi atau mempertahankannya tanpa batas.
Yang lebih penting adalah memastikan subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, distribusi transparan, harga terkendali, dan transisi energi dilakukan secara bertahap.
Sebab bagi masyarakat kecil, gas melon bukan sekadar komoditas.
Ia adalah kebutuhan dapur, sumber penghasilan, dan bagian dari kehidupan sehari-hari.
(HSW)
