CCW Desak Wali Kota Makassar Evaluasi Kadis PU, Penetapan KPA dan PPK TA 2026 Dipertanyakan

Notification

×

Tag Terpopuler

CCW Desak Wali Kota Makassar Evaluasi Kadis PU, Penetapan KPA dan PPK TA 2026 Dipertanyakan

Kamis, 05 November 2026 | November 05, 2026 WIB Last Updated 2026-11-05T10:33:49Z


Makassar, Lembaga Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak Wali Kota Makassar dan Inspektorat Kota Makassar segera mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar terkait tata kelola administrasi serta penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2026.


Desakan tersebut muncul setelah CCW menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan terkait penunjukan pejabat pengelola kegiatan pada Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi.


Ketua Harian CCW, Muh Zulfikar, menyoroti informasi mengenai penugasan RIS, yang diketahui menjabat sebagai Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah, untuk menjalankan fungsi KPA dan/atau PPK pada bidang tersebut.


Padahal, berdasarkan informasi awal yang dihimpun CCW, bidang tersebut telah memiliki Kepala Bidang definitif yang disebut mempunyai sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai alasan penunjukan, dasar pelimpahan kewenangan, pemenuhan persyaratan kompetensi, hingga kejelasan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran.


Menurut Zulfikar, penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah tidak boleh dilakukan tanpa landasan administrasi dan hukum yang jelas.


"Kami tidak sedang menghakimi atau menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum. Namun, ketika ada penugasan pejabat dari unit kerja lain untuk menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan pada bidang yang sudah memiliki kepala bidang definitif, maka dasar kewenangan dan pertimbangan penunjukannya harus dijelaskan secara transparan," tegas Zulfikar. Kamis (5/11/2026). 


CCW mempertanyakan apakah penetapan tersebut telah didasarkan pada pelimpahan kewenangan yang sah dari Pengguna Anggaran (PA), dilengkapi surat keputusan resmi, serta memenuhi seluruh persyaratan administratif dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.


CCW secara khusus meminta Inspektorat Kota Makassar segera melakukan penelaahan dan pemeriksaan administratif terhadap dokumen penetapan KPA dan/atau PPK yang menjadi sorotan.


Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, kelemahan administrasi, maupun celah pengendalian internal dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.


Sejumlah aspek yang diminta menjadi perhatian Inspektorat meliputi keabsahan surat keputusan penetapan KPA dan/atau PPK, dasar pelimpahan kewenangan dari PA, kesesuaian persyaratan jabatan dan kompetensi, serta kejelasan pembagian tugas antara Kepala UPT, Kepala Bidang, KPA, PPK, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.


Selain itu, CCW meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian penetapan pejabat dengan DPA, struktur organisasi, dokumen pengadaan, serta mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban anggaran.


CCW menilai, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penetapan maupun pelaksanaan kewenangan, Wali Kota Makassar perlu mengambil langkah evaluasi dan tindakan korektif sesuai peraturan perundang-undangan.


Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, CCW mengaku telah lebih dahulu melayangkan surat permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Dinas PU Kota Makassar melalui surat Nomor 056/KL-FC/CCW/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.


Dalam surat tersebut, CCW meminta penjelasan tertulis mengenai dasar penetapan pejabat, dokumen pelimpahan kewenangan, persyaratan kompetensi, serta pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan.


Surat itu juga ditembuskan kepada Wali Kota Makassar, Inspektur Kota Makassar, dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.


Zulfikar menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan resmi mengenai mekanisme penetapan pejabat pengelola kegiatan di lingkungan Dinas PU Kota Makassar.


"Jangan sampai pengelolaan anggaran daerah berjalan tanpa kejelasan pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban. Kami meminta Wali Kota dan Inspektorat segera mengambil langkah evaluasi. Jika ditemukan indikasi pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan kewenangan, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.


CCW juga membuka ruang kepada Kepala Dinas PU Kota Makassar maupun pejabat terkait untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi atas persoalan yang menjadi perhatian lembaga tersebut.


CCW menegaskan, informasi dan dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi serta pemeriksaan instansi berwenang. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan bahwa penetapan pejabat tersebut merupakan pelanggaran hukum ataupun tindak pidana korupsi.


Namun, CCW mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan uang publik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.


Kini, sorotan mengarah kepada Kepala Dinas PU Kota Makassar, Wali Kota, dan Inspektorat. Publik menanti penjelasan terbuka sekaligus langkah evaluasi untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026 berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.


(Tim)