Makassar – Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen itu ditegaskan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gammara Hotel Makassar, Jumat (7/8/2026).
Rakor yang dibuka Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, itu menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan arah kebijakan dalam pengelolaan BUMD, BLUD, serta barang milik daerah. Hadir pula Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Yudia Ramli.
Bupati Suwardi mengikuti kegiatan tersebut bersama Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs. H. Zenul Abidin, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng, Jumiar, S.T., M.M., serta Plt Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
Dalam rakor, pemerintah daerah didorong membangun BUMD yang profesional, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan pembinaan, pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Pembahasan juga menitikberatkan pada peningkatan kinerja BUMD di sektor air minum, limbah, dan sanitasi sebagai layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi Suwardi, forum tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan momentum untuk membawa pulang kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Soppeng.
"Rakor ini menjadi wadah yang baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai arahan yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi kami untuk terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," kata Suwardi.
Ia menegaskan, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari kinerja perusahaan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus memperkuat tata kelola Perumda Air Minum Tirta Ompo dan badan usaha daerah lainnya agar semakin efisien, transparan, serta mampu mendukung pembangunan daerah.
Melalui hasil rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pengelolaan BUMD tidak hanya menjadi instrumen peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi motor pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
(Red)
